Subulussalam | news1kabar.com. Suhu politik di Kota Subulussalam kian menghangat. Fraksi Partai Golkar DPRK Subulussalam secara tegas menyatakan tetap kokoh mendorong penggunaan Hak Interpelasi terhadap Wali Kota Subulussalam, langkah yang dinilai sebagai peringatan serius bagi pemerintah daerah agar lebih terbuka dan bertanggung jawab kepada publik.
Sikap ini bukan gertakan politik. Golkar, bersama Fraksi Hanura dan satu fraksi lainnya, telah sepakat mengajukan rapat paripurna Hak Interpelasi, sebagaimana diputuskan dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRK.
Anggota DPRK Subulussalam dari Fraksi Golkar, Hasbullah, SKM, MKM, menegaskan bahwa interpelasi adalah bentuk keberpihakan wakil rakyat kepada masyarakat yang selama ini menuntut kejelasan atas berbagai kebijakan pemerintah kota.
> “Hak interpelasi ini adalah hak konstitusional DPRK. Ini bukan serangan, tapi tuntutan penjelasan. Ketika kebijakan berdampak luas pada rakyat, kepala daerah wajib menjawab secara terbuka,” tegas Hasbullah, Jumat (6/2/2025).
Berdasarkan hasil Banmus, rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi dijadwalkan Rabu, sementara jawaban resmi Wali Kota Subulussalam akan disampaikan pada Jumat mendatang Agenda ini dipastikan menjadi sorotan publik karena menyangkut transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Hasbullah mengungkapkan, sejak awal Fraksi Golkar menjadi salah satu penggagas utama Hak Interpelasi. Dorongan ini, menurutnya, murni lahir dari tanggung jawab politik, bukan kepentingan sesaat.
> “Ini bukan soal suka atau tidak suka. Ini soal tanggung jawab. Rakyat berhak tahu apa yang sedang dan telah dilakukan pemerintah kota,” ujarnya.
Dukungan lintas fraksi di internal DPRK memperkuat posisi Hak Interpelasi sebagai aspirasi kolektif wakil rakyat, bukan suara tunggal. Hal ini menandakan adanya kegelisahan bersama terhadap jalannya pemerintahan yang dinilai perlu dijelaskan secara terbuka di forum resmi.
Bagi Fraksi Golkar, Hak Interpelasi justru menjadi cermin sehatnya demokrasi lokal. Pemerintah diberi ruang menjelaskan, sementara DPRK menjalankan fungsi pengawasan secara sah dan terbuka.
> “Kalau pemerintah bekerja sesuai aturan dan demi kepentingan rakyat, tidak ada yang perlu ditakuti. Interpelasi justru jadi momentum untuk meluruskan dan menjelaskan semuanya kepada publik,” kata Hasbullah.
Rapat paripurna Hak Interpelasi yang akan digelar pekan ini diprediksi menjadi momen krusial hubungan eksekutif dan legislatif, sekaligus ujian sejauh mana Pemerintah Kota Subulussalam siap menjawab pertanyaan rakyat secara transparan.
Redaksi: news1kabar.com. Syahbudin Padank
