Subulussalam – news1kabar.com. ali Kota Subulussalam, HRB, membuat pernyataan mengejutkan dalam talkshow “Zona Inspirasi” di Kompas TV bertajuk “Setahun Kepemimpinan, Wajah Baru Terus Bergerak”. Di hadapan publik nasional, ia secara terbuka meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung Republik Indonesia, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk turun langsung ke Kota Subulussalam.
Permintaan itu bukan tanpa alasan. HRB menegaskan agar polemik defisit anggaran yang kini menjadi sorotan publik tidak terus menjadi bahan spekulasi dan perdebatan politik.
“Kami meminta KPK, Jaksa Agung RI, dan Kapolri untuk turun langsung ke Subulussalam. Selidiki secara menyeluruh persoalan defisit ini agar terang-benderang,” tegas HRB dalam siaran tersebut.
Dalam pemaparannya, HRB juga menjelaskan sejumlah langkah yang telah ia lakukan bersama Wakil Wali Kota Nasir Kombih selama setahun terakhir dalam membangun Kota Subulussalam. Ia menilai, berbagai program pembangunan tetap berjalan meski di tengah tekanan isu defisit yang mencuat.
Menurutnya, langkah menghadirkan aparat penegak hukum pusat justru sebagai bentuk keberanian dan keterbukaan. Jika memang ditemukan adanya kekeliruan atau dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran, ia meminta agar diproses sesuai hukum yang berlaku.
Isu defisit anggaran Subulussalam sendiri belakangan menjadi perhatian luas masyarakat. Sejumlah pihak mempertanyakan penyebab terjadinya defisit, dampaknya terhadap pembangunan, hingga transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Pernyataan HRB ini pun memantik reaksi publik. Di satu sisi, ada yang menilai sikap tersebut sebagai langkah berani dan terbuka. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan besar: apakah aparat penegak hukum pusat benar-benar akan turun tangan?
Kini, masyarakat Subulussalam menanti respons resmi dari KPK, Kejagung, dan Kapolri. Satu hal yang pasti, isu defisit ini bukan lagi sekadar wacana lokal ia telah bergema hingga panggung nasional.
Redaksi: news1kabar.com ,Syahbudin Padang
