Subulussalam –news1kabar.com Suhu politik di Kota Subulussalam kembali memanas menyusul bergulirnya hak interpelasi DPRK terhadap Pemerintah Kota. Pro dan kontra berseliweran di media sosial, sebagian bahkan menggiring opini seolah interpelasi adalah bentuk serangan politik terhadap wali kota.
Di tengah riuhnya perdebatan tersebut, akun Facebook Muzir Maha margana tampil angkat suara. Status yang ia unggah langsung menyita perhatian publik dan ramai dibagikan warganet.
Ia menyoroti pertanyaan yang terus berulang di media sosial: “Apa kerja DPR?” dan “Kenapa baru setahun sudah diinterpelasi?”
Dengan nada tegas namun tetap santai, ia mengingatkan masyarakat agar tidak salah memahami mekanisme demokrasi.
> “Mari kita ulas. Intinya tetap tenang dan bek panik,” tulisnya.
Menurutnya, interpelasi bukanlah upaya pemakzulan atau pemecatan kepala daerah, melainkan hak konstitusional DPRK dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
> “Interpelasi bukan berarti kenak pecat. Ada aturan mainnya semua itu. Jadi tidak perlu terlalu heboh sampai fokus membangun jadi tidak fokus lagi,” tegasnya.
Ia juga menyentil para pendukung yang dinilai terlalu reaktif dan emosional. Menurutnya, dalam sistem demokrasi, pengawasan adalah bagian dari keseimbangan kekuasaan, bukan bentuk permusuhan.
Lebih lanjut, Muzir Maha menjelaskan bahwa DPRK bukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). DPRK hanya membahas dan menetapkan anggaran bersama pemerintah daerah. Sementara yang memiliki kewenangan teknis penggunaan anggaran adalah wali kota dan kepala dinas sebagai eksekutor.
Artinya, jika ada pertanyaan publik terkait penggunaan anggaran atau kebijakan yang dianggap janggal, maka wajar bila dewan meminta penjelasan melalui mekanisme resmi seperti interpelasi.
> “DPR itu memang tugasnya mengawasi. Wajar kalau rakyat menagih janji dan mempertanyakan hal-hal yang dianggap aneh,” tulisnya, sembari menyentil dengan kalimat lokal yang sarat makna.
Di akhir pernyataannya, ia mengingatkan agar masyarakat tidak terbawa arus opini yang menggiring seolah pengawasan adalah ancaman.
> “Jangan terbawa suasana dan jangan juga terlena,” tutupnya.
Status tersebut kini menjadi perbincangan hangat. Sebagian publik menilai pernyataan dari akun Facebook Muzir Maha margana sebagai penegasan penting bahwa interpelasi adalah instrumen demokrasi untuk memastikan pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, dan tetap berada di jalur kepentingan rakyat.
Di tengah dinamika politik yang terus berkembang, satu hal menjadi jelas: pengawasan bukanlah bentuk perlawanan melainkan bentuk tanggung jawab.
