Subulussalam| news1kabar.com Riuh rendah dinamika politik daerah kembali menjadi tontonan publik. Adu pernyataan, manuver, hingga ancaman penggunaan hak politik seperti interpelasi dan angket mencuat ke ruang publik. Namun di balik panasnya panggung politik tersebut, muncul suara kritis yang mengingatkan masyarakat agar tidak larut dalam drama yang belum tentu berpihak pada kepentingan rakyat.
Istilah “drama politik kelas bebek” pun beredar luas di tengah masyarakat. Ungkapan ini menggambarkan situasi di mana elite politik seolah-olah tampil sebagai pembela kepentingan rakyat, namun dituding memiliki motif yang lebih pragmatis.
Sejumlah pengamat menilai, dinamika antara eksekutif dan legislatif yakni antara kepala daerah dan parlemen lokal seharusnya menjadi mekanisme checks and balances yang sehat. Namun jika yang terjadi justru saling serang yang kental nuansa kepentingan, publik berhak bertanya: siapa yang sebenarnya diperjuangkan?
Di Subulussalam, relasi antara pemerintah daerah dan DPRK menjadi sorotan. Hak interpelasi yang seharusnya menjadi alat kontrol bisa saja berubah menjadi alat tawar-menawar politik jika tidak dijalankan dengan integritas. Angket yang mestinya menjadi instrumen penyelidikan berpotensi kehilangan makna jika hanya dijadikan tekanan sesaat. Bahkan wacana pemakzulan, yang secara konstitusional merupakan langkah serius, bisa saja berujung kompromi politik di belakang layar.
Kritik yang berkembang menyebutkan, publik tak boleh naif melihat konflik elite sebagai murni perjuangan kepentingan rakyat. Dalam sistem demokrasi, baik kepala daerah maupun anggota legislatif adalah penyelenggara negara yang dipilih melalui proses politik yang mahal dan kompetitif. Biaya politik yang tinggi kerap menjadi bayang-bayang dalam setiap kebijakan dan manuver yang muncul setelah pemilihan usai.
Karena itu, pertengkaran politik yang terjadi bukan semata-mata soal idealisme atau perbedaan visi, melainkan bisa saja berkaitan dengan distribusi kekuasaan, pengaruh, hingga kepentingan politik jangka panjang.
Namun yang paling penting, masyarakat diingatkan untuk tidak terprovokasi. Jangan mudah terbelah oleh narasi yang belum tentu sepenuhnya berpihak pada kepentingan publik. Jangan pula menjadi “tim hore” dalam konflik elite yang substansinya belum jelas.
Rakyat memiliki posisi yang jauh lebih strategis: sebagai pengawas kekuasaan. Alih-alih ikut terlibat emosional dalam konflik elite, masyarakat seharusnya:
Mengawal kebijakan publik secara rasional.Menuntut transparansi dan akuntabilitas dari semua pihak.
Tidak mudah percaya pada retorika yang emosional tanpa bukti konkret.
Mengedepankan kepentingan jangka panjang daerah.
Politik memang ruang kompetisi. Perbedaan sikap antara eksekutif dan legislatif adalah hal wajar dalam demokrasi. Namun ketika konflik lebih menyerupai sandiwara yang penuh simbol dan ancaman, publik harus cerdas membaca situasi.
Pesan yang mengemuka jelas: jangan cemen, jangan ikut-ikutan. Jika elite bertengkar, masyarakat jangan sampai ikut terseret arus. Fokus utama tetap pada kesejahteraan, pelayanan publik, pembangunan yang nyata, serta kebijakan yang benar-benar berdampak bagi kehidupan sehari-hari.
Pada akhirnya, waktu akan membuktikan apakah polemik ini benar-benar demi rakyat atau sekadar bagian dari siklus politik yang berulang. Publik hanya perlu satu sikap: kritis, tenang, dan tidak mudah dimainkan.Red//
