Aceh Singkil – news1kabar.com. ksi unjuk rasa mahasiswa di depan kantor DPRK Aceh Singkil mendadak menjadi sorotan tajam publik. Bukan hanya karena tuntutan yang disuarakan, tetapi juga karena adanya dugaan keterlibatan seorang pejabat aktif, yakni Kabid di lingkungan Disdikbud Aceh Singkil yang disebut-sebut ikut dalam barisan massa.
Kehadiran pejabat pemerintah dalam aksi tersebut memantik kritik keras. Sejumlah pemerhati menilai, partisipasi pejabat aktif dalam demonstrasi yang menyasar kebijakan daerah justru menimbulkan pertanyaan besar tentang netralitas dan etika birokrasi.
“Kalau pejabat ikut demo, ini jadi tidak murni lagi. Ada kesan aksi ditunggangi kepentingan tertentu. Pejabat seharusnya bekerja menyelesaikan masalah, bukan turun ke jalan,” ujar salah satu pemerhati kebijakan publik di Aceh Singkil.
Isu Sensitif: Dana Rp4 Miliar dan Kebun Plasma HGU Aksi tersebut mengangkat sejumlah isu krusial, di antaranya soal penyaluran dana bantuan Presiden senilai Rp4 miliar dan persoalan kebun plasma di wilayah HGU yang hingga kini masih menuai polemik.
Massa yang berasal dari berbagai fakultas berkumpul di Lapangan Bola Meriam Sipoli, Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, sebelum bergerak menuju kantor DPRK. Mereka menuntut transparansi dan kejelasan atas sejumlah kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
Namun sorotan publik justru bergeser ke dugaan keterlibatan pejabat Disdikbud dalam aksi tersebut. Warganet ramai-ramai mempertanyakan sikap pemerintah daerah yang dinilai tidak tegas.
Desakan Copot Menggema Gelombang kritik pun mengarah ke Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Banyak pihak mendesak agar pejabat yang diduga terlibat segera dievaluasi bahkan dicopot dari jabatannya.
“Kalau benar ikut menggerakkan atau terlibat aktif dalam aksi, Bupati harus tegas. Copot saja. Ini soal etika dan marwah pemerintahan,” tegas seorang tokoh masyarakat.
Di sisi lain, Safriadi Oyon selaku Bupati Aceh Singkil bersama pimpinan DPRK sempat menemui massa dan menandatangani komitmen untuk menindaklanjuti tuntutan mahasiswa. Aksi berlangsung kondusif dengan pengawalan aparat kepolisian dan keamanan lainnya.
Ujian Kepemimpinan Daerah Situasi ini dinilai menjadi ujian serius bagi kepemimpinan daerah. Publik menunggu langkah tegas dari Bupati dalam menyikapi polemik tersebut. Apakah akan dilakukan klarifikasi resmi? Ataukah evaluasi jabatan akan benar-benar dijalankan?
Yang jelas, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah sangat ditentukan oleh ketegasan dan transparansi dalam menyikapi persoalan ini. Jika tidak, isu ini berpotensi melebar dan semakin menggerus citra birokrasi di Aceh Singkil.Red,/
