Subulussalam –news1kabar.com. Sebuah curhatan warga yang ditujukan kepada Wali Kota Subulussalam, Haji Rasyid Bancin, viral di media sosial setelah diunggah melalui akun Facebook. Dalam unggahan tersebut, seorang warga Kampong Longkib menyampaikan keluhan terkait penyaluran dana JADUP (Jaminan Biaya Hidup) bagi korban banjir di wilayah tersebut.
Warga yang mengaku berasal dari Kampong Longkib, Kecamatan Longkib, Subulussalam, mempertanyakan jumlah penerima bantuan JADUP yang disebut hanya sebanyak 42 Kepala Keluarga (KK)
Menurutnya, masih banyak warga yang tinggal di bantaran sungai dan terdampak banjir, namun tidak tercantum sebagai penerima bantuan.
> “Di desa kami hanya 42 KK yang mendapat JADUP. Kami ingin tahu apakah data ini memang dari pusat atau hanya diajukan oleh desa,” tulis warga tersebut dalam unggahan yang kini ramai diperbincangkan.
Dugaan Potongan Dana Rp300 Ribu per Orang
Selain mempertanyakan jumlah penerima bantuan, warga juga menyoroti adanya dugaan potongan biaya sebesar Rp300.000 per orang bagi penerima manfaat JADUP.
Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa potongan itu disebut sebagai biaya administrasi, ongkos robin (perahu) dan mobil antar-jemput untuk pengambilan dana di kantor pos.
Jika dalam satu keluarga terdapat banyak anggota, maka potongan yang dikenakan juga semakin besar. Misalnya satu keluarga dengan delapan anggota disebut bisa dikenakan potongan hingga Rp2,4 juta
Hal inilah yang membuat sebagian warga merasa keberatan.
> “Masyarakat merasa berat dengan potongan Rp300 ribu per orang. Bahkan orang tua kami sempat mencoba bernegosiasi agar hanya Rp150 ribu, tetapi tidak disetujui,” tulisnya lagi.
Warga Mengaku Tak Berani Protes Warga juga menyebutkan bahwa sebagian masyarakat tidak berani menyampaikan protes secara langsung karena khawatir tidak mendapatkan undangan pengambilan dana JADUP di kantor pos.
Dalam unggahan tersebut juga disebutkan bahwa perangkat desa menyampaikan bahwa mereka hanya menjalankan perintah dari pihak di atas, sementara persoalan tersebut disebut belum diketahui oleh Pj Kepala Kampong.
Minta Pemerintah Turun Tangan Melalui curhatan itu, warga meminta perhatian langsung dari Wali Kota Subulussalam agar persoalan potongan dana tersebut dapat ditinjau kembali.
Mereka berharap jika memang ada biaya operasional pengurusan, hal tersebut tidak dipatok per orang, melainkan disepakati secara wajar tanpa memberatkan masyarakat.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah kampong maupun pemerintah kota terkait keluhan yang viral tersebut. Namun masyarakat berharap adanya klarifikasi dan penelusuran lebih lanjut agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak memberatkan korban bencana./Red.
