Oleh : Redaksi News1kabar
Isu penangkapan pemimpin negara asing kembali mencuat ke ruang publik internasional, seiring pernyataan-pernyataan keras mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang kerap menegaskan sikap tegas terhadap negara dan pemimpin yang dianggap berseberangan dengan kepentingan Amerika. Pertanyaannya, secara hukum internasional, apakah seorang presiden AS atau Trump secara pribadi boleh “seenaknya” menangkap pemimpin negara lain?
Jawabannya tegas: tidak sesederhana itu, dan tidak boleh dilakukan secara sepihak.
Kedaulatan Negara dan Hukum Internasional
Dalam tatanan hukum internasional, setiap negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah dan pemerintahannya. Prinsip ini dilindungi oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang melarang intervensi sepihak terhadap negara lain. Artinya, seorang pemimpin negara tidak bisa begitu saja ditangkap oleh negara lain hanya karena perbedaan politik, konflik kepentingan, atau tuduhan sepihak.
Penangkapan pemimpin negara asing bukan kewenangan individual, bahkan oleh presiden negara adidaya sekalipun. Semua tindakan tersebut harus tunduk pada mekanisme hukum internasional yang disepakati bersama.
Dalam hukum internasional, kepala negara yang sedang menjabat memiliki imunitas (kekebalan hukum). Kekebalan ini melindungi mereka dari penangkapan, penahanan, atau proses hukum oleh negara lain selama masih menjabat.
Tujuannya jelas menjaga stabilitas hubungan internasional dan mencegah kekacauan diplomatik global.
Kecuali dalam kondisi sangat khusus seperti mandat lembaga peradilan internasional kepala negara tidak dapat disentuh secara hukum oleh negara asing.
Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC)
Satu-satunya jalur hukum yang memungkinkan penangkapan pemimpin negara adalah melalui International Criminal Court (ICC). Namun, ICC pun memiliki keterbatasan:
Hanya berlaku untuk negara yang menjadi anggota ICC
Penangkapan dilakukan oleh negara anggota, bukan oleh AS atau presiden AS
Berlaku untuk kejahatan berat, seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan
Amerika Serikat sendiri bukan anggota ICC, sehingga Trump atau pemerintah AS tidak memiliki kewenangan langsung untuk menjalankan penangkapan atas dasar ICC.
Jika seorang pemimpin negara dituduh melakukan kejahatan pidana tertentu, jalur yang sah adalah ekstradisi, itupun harus melalui:
Perjanjian ekstradisi antarnegara
Proses hukum di negara asal
Persetujuan resmi pemerintah terkait
Tanpa itu, penangkapan sepihak akan dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan dan bisa memicu konflik diplomatik serius, bahkan perang terbuka.
Retorika Politik vs Realitas Hukum
Pernyataan keras Trump sering kali lebih bersifat retorika politik untuk konsumsi domestik menunjukkan sikap tegas, nasionalis, dan berani melawan musuh Amerika. Namun antara retorika dan praktik hukum internasional terdapat jurang yang sangat lebar.
Dalam praktiknya, tindakan sepihak semacam itu justru akan Melanggar hukum internasional, Merusak hubungan diplomatik, Mengancam stabilitas global, Menempatkan AS sebagai negara dan pelanggar hukum dunia
Trump atau siapa pun presiden Amerika Serikat tidak memiliki hak untuk seenaknya menangkap pemimpin negara lain. Dunia internasional tidak diatur oleh hukum rimba, melainkan oleh kesepakatan, konvensi, dan mekanisme hukum yang kompleks.
Jika hukum internasional diabaikan dan kekuatan digunakan sebagai pembenar, maka yang runtuh bukan hanya tatanan global, tetapi juga kepercayaan antarbangsa. Dalam dunia modern, kekuatan tanpa legitimasi hukum bukanlah kepemimpinan, melainkan arogansi.
Pada akhirnya, pemimpin dunia dinilai bukan dari seberapa keras ancamannya, melainkan dari seberapa taat ia pada hukum dan etika global
