MEDAN | news1kabar.com
Mantan Sekretaris Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kecamatan Medan Polonia, Saman Kanu melihat adanya peluang Konfercab ulang menyusul tak kunjung turun Surat Keputusan (SK) Kepengurusan lengkap Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Medan. Hal itu menandakan Pelantikan Boydo Panjaitan dan Fuad Akbar sebagai Sekretaris dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Medan beberapa waktu lalu oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Rapidin Simbolon adalah tidak sah dan tidak diakui Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
“Kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Medan merasa senang dengan tidak turunnya Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Medan dan berharap Konfercab diulang. Kita berharap ketua terpilih dievaluasi karena telah membuat ketidaksolidan dengan menjalankan roda organisasi seperti mengurus PT atau Perusahaan,” kata Saman Kanu kepada wartawan, Selasa (26/03/2026) di Medan.
Ia menyebut cara-cara ketua terpilih yang tidak mengakomodir petunjuk Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan untuk menerima dua personalia yakni Robi Barus dan David Roni Ganda Sinaga dalam kepengurusan adalah bentuk pembangkangan kepada Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri. Hal yang menurutnya sangat tabu di partai ini.
Selain tidak mematuhi petunjuk Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, ketua terpilih dinilai tidak membangun kebersamaan dan persatuan sesama kader. Dengan sengaja tidak mau bekerjasama dengan Robi Barus dan David Roni itu artinya dengan sengaja menciptakan perpecahan.
“Jadi yang dilakukan elit Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Medan dan didukung Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Provinsi Sumatera Utara adalah mereka seolah-olah menunjukkan partai ini milik mereka. Dengan menunjuk susunan pengurus sesuka hati mereka,” ungkap Saman Kanu.
Menurutnya cara pengelolaan partai seperti mengurus PT atau perusahaan pribadi harus dihentikan dengan cara melakukan konfercab ulang dan meninjau kembali penghunjukan Hasyim, SE sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Medan.
Saman Kanu menyebut Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan adalah kader partai yang dicintai para kader dan simpatisan. Sehingga praktik mengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Medan layaknya PT adalah pola kepemimpinan yang harus dihindarkan bahkan tidak boleh terjadi.
Ia optimis kondisi inilah yang melatarbelakangi mengapa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tak kunjung mengesahkan Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Medan. Dan situasi yang tidak baik-baik saja ditubuh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Medan maupun Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Provinsi Sumatera Utara sudah diketahui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
“Kita berharap setelah libur Idul Fitri 1447 Hijriah akan segera digelar Konfercab Kota Medan bersama Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Kabupaten Simalungun. Tentu ini menjadi momentum mengakhiri kepemimpinan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Medan yang mengurus partai seperti PT,” ucapnya.(inn0101/news1kbr/sp-40)
