Berita TerkiniKesehatanKriminal dan hukumOlah ragaOtomotif, bisnis dan ekonomi

Anggaran Dispora Padang Lawas Disorot! Data Anggaran Dibuka ke Publik, Forum Mahasiswa dan Rakyat Sumatera Utara Siap Geruduk Kejati Sumut dan KPK

37
×

Anggaran Dispora Padang Lawas Disorot! Data Anggaran Dibuka ke Publik, Forum Mahasiswa dan Rakyat Sumatera Utara Siap Geruduk Kejati Sumut dan KPK

Sebarkan artikel ini

MEDAN | news1kabar.com

Forum Mahasiswa dan Rakyat Sumatera Utara (FMR-SU) memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran serta melaporkan dugaan pemborosan anggaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2025 ke Aparat Penegak Hukum, Minggu (26/04/2026).

Langkah tersebut diambil setelah Mahasiswa membuka data anggaran kepemudaan dan olahraga yang nilainya mencapai lebih dari Rp. 1,8 Miliar dan dinilai menimbulkan tanda tanya publik terkait efektivitas penggunaannya.

Koordinator aksi unjuk rasa, Muhammad Zuhri, menyampaikan bahwa pihaknya sebelumnya telah mencoba melakukan klarifikasi langsung kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas. Namun upaya komunikasi tersebut tidak mendapatkan respons.

>”Kami sudah mencoba konfirmasi secara baik melalui WhatsAppnya untuk meminta penjelasan resmi. Sampai sekarang tidak ada jawaban, bahkan nomor Mahasiswa disebut diblokir,nya,””Kami mendahulukan klarifikasi. Tapi ketika ruang komunikasi ditutup, maka langkah konstitusional melalui aksi dan pelaporan menjadi pilihan,””Kalau anggaran pemuda dan olahraga besar, maka yang terlihat harusnya fasilitas olahraga meningkat, atlet dibina, dan pemuda diberdayakan. Bukan justru dominasi belanja rapat dan perjalanan dinas,””Mahasiswa tidak anti pemerintah, tetapi anti terhadap ketertutupan. Ini gerakan moral untuk menjaga uang rakyat,”< tegas Zuhri, Minggu (26/04/2026).

Aksi unjuk rasa yang akan digelar Mahasiswa diprediksi menjadi ujian serius bagi transparansi pengelolaan anggaran daerah. Ketika data anggaran telah terbuka ke publik dan ruang klarifikasi dianggap tertutup, tekanan sosial terhadap penggunaan uang rakyat pun semakin menguat.

Kini publik menunggu : apakah Pemerintah Daerah (Pemda) segera memberikan penjelasan terbuka, atau justru proses hukum yang lebih dahulu berjalan.

Jika tidak ada klarifikasi resmi dalam waktu dekat, mahasiswa memastikan gelombang aksi lanjutan akan terus dilakukan hingga penggunaan anggaran benar-benar dipertanggungjawabkan dihadapan masyarakat.(inn0101/news1kbr/m-40)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *