Subulussalam – news1kabar.com. Polemik pembagian daging sapi bantuan untuk korban banjir di Kota Subulussalam mendadak viral di media sosial. Bukannya mendapat apresiasi, program yang disebut-sebut sebagai bantuan kemanusiaan itu justru menuai kritik keras dari masyarakat.
Sejumlah unggahan memperlihatkan potongan daging sapi dalam jumlah besar yang diklaim sebagai bantuan bagi warga terdampak banjir. Namun di kolom komentar, banyak warga mengaku belum menerima bantuan tersebut meski merasa menjadi korban banjir yang terdampak cukup parah.
“Yang terdampak parah belum dapat sampai sekarang,” tulis salah satu warga dalam komentar yang ramai dibagikan.
Tak sedikit pula yang mempertanyakan akurasi pendataan penerima bantuan. Beberapa komentar bahkan menyinggung dugaan pembagian yang tidak tepat sasaran.
“Siapa yang kaya dapat, bukan yang miskin atau korban banjir,” tulis akun lainnya dengan nada kecewa.
Sorotan publik makin tajam karena isu ini berkembang cepat dan memancing perdebatan luas. Ada warga yang menyebut desa mereka belum kebagian sama sekali, sementara di tempat lain pembagian disebut sudah dilakukan.
Kritik tidak hanya menyasar teknis distribusi, tetapi juga transparansi pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik. Warga menilai, jika bantuan memang diperuntukkan khusus bagi korban banjir, maka mekanisme pendataan dan penyaluran harus jelas dan terbuka.
“Kalau memang bantuan untuk korban banjir, mana datanya? Mana daftarnya? Biar jelas siapa yang berhak,” ujar seorang warga dalam diskusi daring.
Kekecewaan masyarakat ini mencerminkan krisis kepercayaan yang mulai tumbuh terhadap pemerintah daerah. Di tengah situasi pasca-banjir yang masih menyisakan beban ekonomi bagi banyak keluarga, bantuan sosial seharusnya menjadi bentuk kehadiran negara, bukan malah memicu polemik.
Sejumlah warganet bahkan meminta agar pihak berwenang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pendataan dan distribusi bantuan. Mereka menilai, jika benar terjadi ketidaktepatan sasaran, maka hal itu harus segera diperbaiki agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial yang lebih luas.
Di sisi lain, hingga kini belum ada penjelasan resmi secara rinci dari pihak Pemerintah Kota Subulussalam terkait jumlah bantuan yang disalurkan, total penerima, serta kriteria penerima manfaat.
Minimnya klarifikasi inilah yang membuat isu semakin liar di media sosial.
Pengamat sosial menilai, dalam situasi bencana, transparansi adalah kunci. Pemerintah daerah dituntut membuka data penerima bantuan, menjelaskan alur distribusi, serta memastikan bahwa warga yang benar-benar terdampak menjadi prioritas utama.
Jika tidak segera diluruskan, polemik ini berpotensi memperburuk kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Masyarakat kini menunggu langkah tegas dari Pemerintah Kota Subulussalam:
Apakah akan dilakukan audit distribusi bantuan?
Apakah data penerima akan dibuka secara transparan?
Dan yang paling penting, apakah korban banjir yang belum menerima bantuan akan segera diprioritaskan?
Di tengah derasnya kritik, satu hal yang pasti: suara warga Subulussalam sedang lantang terdengar. Kini publik menunggu jawaban nyata, bukan sekadar janji.[]
