Pidie|news1kabar.com
Sigli-Pemerintah Kabupaten Pidie melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong transformasi ekonomi pesisir berbasis pemberdayaan masyarakat. Salah satu langkah strategis yang kini ditempuh adalah mengusulkan empat gampong sebagai kandidat program Kampung Nelayan Modern kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Keempat gampong yang diusulkan tersebut meliputi Gampong Kuala Pidie (Kecamatan Kota Sigli), Gampong Pasi Brandeh (Kecamatan Batee), serta Gampong Jeumeurang dan Gampong Tanjong Krueng (Kecamatan Kembang Tanjong), yang secara geografis berada di kawasan pesisir dengan mayoritas masyarakat berprofesi sebagai nelayan.
Inisiatif ini tidak hanya mencerminkan respons terhadap program strategis nasional, tetapi juga merupakan bagian dari desain pembangunan daerah yang berorientasi pada penguatan ekonomi maritim secara berkelanjutan.
Kepala Bidang Perikanan Tangkap. Muhammad Ady Rizka, S.STP.,M.Si dinilai memainkan peran kunci dalam proses pengusulan tersebut. Dengan pendekatan teknokratis dan berbasis data lapangan, ia aktif mengawal proses mulai dari identifikasi wilayah, pemenuhan indikator kelayakan, hingga pendampingan verifikasi oleh tim KKP.Proses ini bukan sekadar administratif, tetapi memastikan kesiapan riil di lapangan, baik dari aspek infrastruktur, potensi sumber daya, hingga kesiapan sosial masyarakat nelayan,” ujarnya
Di bawah koordinasi yang efektif, DKP Pidie berhasil memastikan bahwa keempat gampong tersebut memenuhi indikator pengembangan kampung nelayan, termasuk potensi perikanan, kebutuhan sarana-prasarana, serta peluang peningkatan produktivitas masyarakat pesisir.
Program Kampung Nelayan sendiri dirancang sebagai instrumen intervensi terintegrasi yang mencakup pembangunan fasilitas pendukung seperti dermaga pendaratan ikan, pabrik es, hingga bengkel kapal. Lebih dari itu, program ini juga menitikberatkan pada penguatan kapasitas ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan berbasis potensi lokal.
Langkah progresif yang diinisiasi DKP Pidie ini menjadi refleksi dari tata kelola sektor kelautan yang adaptif dan visioner. Peran Kabid Ady Rizka dalam mengorkestrasi proses ini dinilai sebagai bentuk kepemimpinan teknis yang mampu menjembatani kebijakan pusat dengan kebutuhan riil masyarakat di daerah.
Jika usulan ini terealisasi, keempat gampong tersebut berpotensi menjadi episentrum baru pertumbuhan ekonomi pesisir di Pidie, sekaligus model pengembangan kampung nelayan yang modern, mandiri, dan berdaya saing.
