Berita TerkiniKesehatanKriminal dan hukumOlah ragaOtomotif, bisnis dan ekonomi

Tinjau Tanggul Laut Belawan bersama Komisi V DPR RI, Zakiyuddin Harahap : Penanganan Banjir Rob Butuh Kolaborasi Lintas Daerah

22
×

Tinjau Tanggul Laut Belawan bersama Komisi V DPR RI, Zakiyuddin Harahap : Penanganan Banjir Rob Butuh Kolaborasi Lintas Daerah

Sebarkan artikel ini

MEDAN | news1kabar.com

Persoalan banjir rob yang kerap melanda kawasan Belawan dan Medan Utara dinilai belum bisa diselesaikan secara tuntas tanpa kerja sama lintas wilayah dan instansi. Penanganan yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, hingga Daerah menjadi kunci untuk mengatasi persoalan banjir yang selama ini menghantui masyarakat pesisir.

Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, saat mendampingi kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI yang meninjau pemulihan infrastruktur pasca bencana di lokasi pengendalian banjir Tanggul Laut Belawan, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Kamis (09/04/2026).

Zakiyuddin Harahap menjelaskan, banjir di wilayah Utara Kota Medan berkaitan erat dengan sistem Aliran Sungai yang melintasi sejumlah Daerah, terutama Sungai Belawan dan Sungai Deli. Karena itu, penanganannya tidak bisa dibebankan pada satu daerah saja. “Untuk mengurangi banjir di Medan Utara, ini harus kita selesaikan bersama. Tidak bisa sendiri, harus melibatkan Pemerintah Provinsi, Deli Serdang, Kota Medan, serta pihak-pihak terkait lainnya,” kata Zakiyuddin Harahap.

Selain itu, pria yang akrab disapa Bang Zaki ini juga menyoroti persoalan lahan dan kewenangan pengelolaan badan sungai yang masih menjadi kendala percepatan penanganan banjir. Ia berharap seluruh pihak dapat duduk bersama menyusun langkah terpadu agar persoalan banjir dapat ditangani secara menyeluruh.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah, menilai penanganan banjir rob di Belawan masih belum tuntas. Tanggul yang dibangun belum sepenuhnya selesai, sejumlah wilayah belum terjangkau, serta rumah pompa belum berfungsi maksimal sehingga Komisi V DPR RI mendorong percepatan penyelesaian infrastruktur pengendali banjir serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.(***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *