Deli Serdang | news1kabar.com
Aksi unjuk rasa yang sebelumnya direncanakan oleh Aliansi Pemuda Anti Nepotisme Sumatera Utara (APAN-SU) pada Jumat, 24 April 2026, memicu tanda tanya di tengah masyarakat.
Dalam surat pemberitahuan resmi yang disampaikan kepada Kapolsek Tanjung Morawa, AKP. Jonni H. Damanik, S.H., M.H, melalui Kanit Intelkam Polsek Tanjung Morawa, Iptu. Karet Ginting. Aliansi Pemuda Anti Nepotisme Sumatera Utara (APAN-SU) menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa dengan estimasi peserta sekitar 50 orang.
Aksi unjuk rasa tersebut membawa isu dugaan maraknya praktik perjudian jenis tebak nomor (Togel) di wilayah Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
Dalam dokumen tersebut, Aliansi Pemuda Anti Nepotisme Sumatera Utara (APAN-SU) juga mengungkap dugaan keterlibatan seorang berinisial DB, Warga Titi Pentol, Desa Tanjung Morawa A, yang disebut-sebut berperan sebagai koordinator lapangan praktik perjudian di Kecamatan Tanjung Morawa, yang diduga berkaitan dengan bandar besar berinisial AK.
Selain itu, mereka turut mendesak Kapolresta Deli Serdang dan Kapolda Sumatera Utara untuk menindak tegas oknum aparat yang diduga melakukan pembiaran atau terlibat dalam aktivitas perjudian di wilayah hukum Polresta Deli Serdang, Polda Sumatera Utara.
Namun, realisasi di lapangan justru jauh dari rencana. Aksi unjuk rasa yang diharapkan diikuti puluhan massa tersebut hanya dihadiri oleh sekitar tiga orang peserta. Situasi di lokasi juga terlihat tidak seperti aksi unjuk rasa pada umumnya.
Sejumlah Personel Polsek Tanjung Morawa yang tengah bertugas tampak keluar dari kantor dan berinteraksi santai dengan para peserta aksi unjuk rasa. Bahkan, kegiatan tersebut diakhiri dengan sesi foto bersama antara aparat kepolisian dan peserta aksi unjuk rasa di depan pintu masuk Mapolsek Tanjung Morawa.
Kondisi ini, memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Aksi unjuk rasa yang semestinya menjadi sarana penyampaian aspirasi dan kontrol sosial terhadap dugaan praktik ilegal, dinilai tidak menunjukkan tekanan atau tuntutan yang kuat kepada aparat penegak hukum. Beberapa pertanyaan pun mengemuka, di antaranya terkait jumlah massa yang tidak sesuai dengan pemberitahuan awal, suasana aksi unjuk rasa yang terkesan cair tanpa penyampaian tuntutan secara tegas, hingga dugaan bahwa kegiatan tersebut hanya bersifat simbolik.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Aliansi Pemuda Anti Nepotisme Sumatera Utara (APAN-SU) maupun Polsek Tanjung Morawa terkait perbedaan signifikan antara rencana dan pelaksanaan aksi unjuk rasa di lapangan.
Masyarakat berharap adanya klarifikasi terbuka serta komitmen serius dari seluruh pihak, baik kelompok masyarakat sipil maupun aparat penegak hukum, agar isu dugaan praktik perjudian tidak berhenti pada wacana semata, melainkan ditindaklanjuti secara transparan dan profesional.(inn0101/news1kbr/n-40)
