MEDAN | news1kabar.com
Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, memaparkan berbagai program unggulan Pemerintah Kota (Pemko) Medan saat berdialog dengan Komando Ojol Indonesia Raya (Kojira) di Aula Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Jalan Jenderal Sudirman Nomor 36, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sabtu (18/04/2026).
Pertemuan berlangsung hangat dan interaktif, dengan fokus pada perlindungan sosial dan layanan kesehatan bagi pekerja sektor informal, khususnya pengemudi ojek online (Ojol).
Dalam pertemuan yang dihadiri Pembina Komando Ojol Indonesia Raya (Kojira), Meriyawaty Amelia Prasetio atau yang kenal Bunda Yin, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komando Ojol Indonesia Raya (Kojira), Rudi Zulham Hasibuan dan Pengurus Komando Ojol Indonesia Raya (Kojira), Dewi Budiarti, Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap menegaskan bahwa kehadiran Komando Ojol Indonesia Raya (Kojira) menjadi wadah strategis untuk menampung aspirasi para ojek online (Ojol) sekaligus memudahkan koordinasi dengan pemerintah.
“Dengan adanya organisasi ini, kami di Pemerintah Kota (Pemko) Medan lebih mudah menerima masukan dan mencari solusi bersama,” Kata Zakiyuddin Harahap, Sabtu (18/04/2026).
Disampaikan Zakiyuddin Harahap bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan telah menjalankan program bantuan sosial melalui skema Program Keluarga Harapan (PKH) daerah. Program ini menyasar warga lanjut usia diatas 60 Tahun dan penyandang disabilitas yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan dari pemerintah pusat.
Zakiyuddin Harahap menjelaskan, penerima manfaat akan mendapatkan bantuan sebesar Rp. 200 Ribu per Bulan atau Rp. 2,4 Juta per Tahun. Proses pendaftaran pun cukup sederhana, yakni dengan menyerahkan Kartu Keluarga (KK) kepada Kepala Lingkungan (Kepling) atau Kelurahan untuk didata.
“Kalau belum tercover Program Keluarga Harapan (PKH) Pusat, Pemerintah Kota (Pemko) Medan hadir untuk membantu. Tapi masyarakat juga harus aktif mendaftar,” ujar Zakiyuddin Harahap.
Selain bantuan sosial, Zakiyuddin Harahap juga memastikan layanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Medan telah berjalan optimal. Warga ber-KTP Medan, kata dia, bisa langsung mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala biaya.
Menurut Zakiyuddin Harahap Kota Medan menjadi salah satu daerah pelopor pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) di Sumatera Utara. Namun, dirinya mengakui masih ada tantangan berupa keterbatasan kapasitas rumah sakit.
“Memang sering penuh karena bukan hanya warga Medan, tapi hampir seluruh Sumatera Utara berobat ke sini. Tapi prinsipnya, Universal Health Coverage (UHC) tetap berjalan dan bisa diakses cukup dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP),” jelas Zakiyuddin Harahap.
Dalam upaya memberikan perlindungan kerja, Pemerintah Kota (Pemko) Medan juga mendorong para pengemudi ojek online (Ojol) untuk terdaftar dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Zakiyuddin Harahap menyebut, pendaftaran dapat difasilitasi melalui kepala lingkungan setempat. Artinya program ini penting agar para pekerja memiliki jaminan jika terjadi risiko saat bekerja, termasuk kecelakaan.
“Sudah ada yang ditanggung sampai ratusan juta rupiah. Ini bentuk kehadiran pemerintah untuk memastikan pekerja informal juga terlindungi,” kata Zakiyuddin Harahap.
Pada pertemuan yang diisi dengan dialog dan tanya jawab tersebut, Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap menjawab keresahan para ojek online (Ojol) terkait kasus kecelakaan dan tindak kriminal seperti begal yang tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Pemerintah Kota (Pemko) Medan telah menyiapkan solusi melalui anggaran khusus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dr. Pirngadi Medan.
Zakiyuddin Harahap mengungkapkan, pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp. 3 Miliar untuk membantu pembiayaan pengobatan korban kecelakaan, begal, maupun insiden lain yang tidak masuk dalam skema Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
“Kalau tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), bisa ditangani di Pirngadi Medan. Ini khusus untuk warga ber-KTP Medan sebagai bentuk perlindungan dari Pemerintah Kota (Pemko) Medan,” sebut Zakiyuddin Harahap.
Selanjutnya untuk pelatihan, Zakiyuddin Harahap mengungkapkan Pemerintah Kota (Pemko) Medan bekerjasama dengan Balai Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan memiliki program untuk pelatihan. Namun belum banyak masyarakat yang mengikuti program tersebut. Jadi melalui pertemuan ini Zakiyuddin Harahap mendorong agar masyarakat yang tergabung dalam Komando Ojol Indonesia Raya (Kojira) dapat memanfaatkan program tersebut baik untuk dirinya maupun keluarga.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan sinergi antara Pemerintah dan Komunitas Ojek Online di Kota Medan. Zakiyuddin Harahap juga mengingatkan pentingnya masyarakat aktif mencari informasi terkait program pemerintah, baik melalui kelurahan maupun media sosial resmi dinas terkait.
Dengan berbagai program yang dipaparkan, Pemerintah Kota (Pemko) Medan menegaskan komitmennya dalam menghadirkan perlindungan sosial yang inklusif, terutama bagi pekerja lapangan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi di Kota Medan.(inn0101/news1kbr/m-40)
