Banda Aceh | News1kabar.com — Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) dan Ormas Brigade Anak Serdadu Provinsi Aceh mendesak manajemen PTPN IV untuk segera memberhentikan pimpinan Regional Head (RH) PTPN IV regional VI KSO Langsa berinisial YC. Desakan ini disampaikan menyusul konflik berkepanjangan antara perusahaan dengan masyarakat di wilayah Cot Girek yang dinilai tak kunjung terselesaikan.
Koordinator KAKI Aceh dalam keterangannya menyebut, konflik yang telah berlangsung sekitar sembilan bulan tersebut menunjukkan kegagalan kepemimpinan di tubuh perusahaan pelat merah yang berkantor pusat di Kota Langsa itu.
“Kami menilai YC tidak mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi di lapangan. Konflik justru semakin membesar, bukan mereda,” ujarnya via telepon selular kepada awak media, Rabu (22/04).
Ketua BAS Aceh M. Isa Alima menambahkan polemik bermula dari klaim Hak Guna Usaha (HGU) yang memicu ketegangan antara perusahaan dan masyarakat setempat.
Situasi kian memanas setelah insiden penangkapan empat petani pada awal bulan lalu. Penangkapan tersebut dinilai sebagai bentuk ketidakberpihakan negara terhadap masyarakat kecil.
“Kami melihat langkah-langkah yang diambil tidak mencerminkan pendekatan persuasif dan dialogis. Justru yang terjadi adalah eskalasi konflik,” kata Isa Alima
BAS juga menilai, pimpinan Regional VI KSO Langsa tidak memahami kultur sosial masyarakat setempat, sehingga pendekatan yang dilakukan dinilai tidak efektif dalam meredam konflik.
“Seharusnya ada kearifan lokal yang dijadikan dasar penyelesaian, bukan pendekatan yang justru memperuncing masalah,” tambahnya.
Atas dasar itu, KAKI dan BAS mendesak direktur PTPN IV untuk segera mengganti RH PTPN IV Regional VI Kso dengan figur yang dinilai lebih mampu menyelesaikan konflik serta membangun komunikasi yang konstruktif dengan masyarakat.
Selain berdampak pada hubungan sosial, konflik berkepanjangan tersebut juga disebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan. KAKI mencatat adanya peningkatan beban pengeluaran operasional akibat situasi yang tidak kondusif di lapangan.
“Kondisi ini jelas merugikan semua pihak, baik masyarakat maupun perusahaan. Karena itu, langkah tegas dari manajemen pusat sangat diperlukan agar konflik tidak terus berlarut,” tegasnya.
Kita sangat menyayangkan, seharusnya pergantian RH PTPN IV regional VI Kso Langsa dari Syahrial Siregar kepada Yudi Cahyadi pada tanggal 14 Juli 2025, dapat menyelesaikan masalah dan membawa suasana baru, ini malah sebaliknya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PTPN IV belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan tersebut. (Tim)
