Subulussalam –news1kabar.com. Suasana politik di Subulussalam memanas. Ratusan warga mengepung Gedung DPRK, Jumat (13/2/2026), bertepatan dengan sidang paripurna hak interpelasi terhadap Wali Kota Rasyid Bancin. Tekanan publik tak terbendung—massa mendesak agar DPRK tidak berhenti pada interpelasi, melainkan menggulirkan hak angket.
Konvoi sepeda motor dari Lapangan Beringin, Kecamatan Simpang Kiri, memanjang hingga ke pusat kota. Spanduk tuntutan dibentangkan, suara toa menggema.
“Jangan berhenti di interpelasi! Jika tak puas, lanjutkan ke angket!” teriak salah satu orator, disambut sorakan massa.
Di dalam ruang sidang, perdebatan berlangsung sengit. Sejumlah fraksi menyoroti defisit anggaran, utang daerah, keterlambatan pembahasan APBK 2026, hingga dugaan ketidaksinkronan dokumen perencanaan.
Wali Kota Sampaikan Penjelasan Terbuka
Dalam pidatonya di hadapan pimpinan dan anggota DPRK, unsur Forkopimda, kepala SKPK, tokoh masyarakat, hingga insan pers, Wali Kota H. Rasyid Bancin menyampaikan klarifikasi menyeluruh atas berbagai isu yang berkembang.
Ia mengawali dengan menyampaikan bahwa keterlambatan penetapan RPJMD 2025–2029 dipicu proses fasilitasi di tingkat provinsi yang memakan waktu hampir empat bulan. Surat permohonan konsultasi telah diajukan sejak 26 Maret 2025 ke Bappeda Aceh dan baru memperoleh hasil fasilitasi pada 10 Juli 2025.
“Proses ini mengikuti tahapan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Tanpa penetapan RPJMD, pagu indikatif belum final sehingga berdampak pada keterlambatan penyusunan KUA-PPAS 2026,” tegasnya.
Ia juga membantah tudingan ketidaksiapan TAPK. Menurutnya, dokumen yang diminta DPRK telah disampaikan melalui beberapa surat resmi sepanjang Januari–Februari 2026.
Soal Defisit dan Janji Zero Hutang Isu paling panas adalah soal defisit dan utang daerah. Wali kota memaparkan data hasil review Inspektorat bahwa saldo hutang pemerintah kota per 31 Desember 2025 turun sekitar Rp41,9 miliar dibanding tahun sebelumnya.
“Ini bukti komitmen kami. Target zero hutang tetap menjadi visi. Kami optimis dalam tiga tahun bisa tercapai. Jika tidak, saya siap mempertanggungjawabkannya,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa defisit pada APBK Perubahan 2025 merupakan dampak penyesuaian belanja prioritas, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kewajiban pembayaran sebelumnya. Kota Subulussalam, menurut regulasi Kementerian Keuangan, masih dalam kategori batas defisit yang diperkenankan.
IPM Terendah, Tapi Mengalami Kenaikan
Menanggapi sorotan soal Indeks Pembangunan Manusia (IPM), wali kota mengakui posisi Kota Subulussalam masih di bawah rata-rata Provinsi Aceh. Namun ia menegaskan tren peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir.
Data menunjukkan IPM 2025 berada di angka 71,63—naik dari 67,39 pada 2020. “Kita akui masih perlu kerja keras, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat,” katanya.
Bantuan Bencana dan Sumur Bor Soal penggunaan dana bantuan pasca bencana, wali kota menjelaskan bahwa pembangunan sumur bor dipilih sebagai solusi krisis air bersih berdasarkan kajian lapangan BPBD. Distribusi air dengan tangki dinilai tidak efektif karena kondisi jalan dan sumber air tercemar.
“Kami mengikuti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta regulasi BNPB. Tujuannya murni untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi,” jelasnya.
DPRK Turun ke Massa Di luar gedung, Ketua DPRK bersama sejumlah anggota dewan turun menemui demonstran. Mereka menyatakan proses interpelasi berjalan sesuai mekanisme dan aspirasi publik akan menjadi pertimbangan serius.
Namun massa tetap bersikeras: interpelasi dinilai belum cukup.Tekanan publik kini menjadi ujian politik bagi DPRK. Apakah lembaga legislatif akan menggulirkan hak angket, atau cukup pada klarifikasi wali kota?
Dengan sidang yang belum menghasilkan keputusan final, suhu politik di Kota Subulussalam semakin meninggi. Gelombang demonstrasi menunjukkan bahwa publik menuntut lebih dari sekadar jawaban—mereka menginginkan kepastian dan transparansi nyata.
Redaksi: news1kabar.com
Syahbudin Padang
