Jakarta |news1kabar.com
Ketegangan geopolitik yang memuncak di Selat Hormuz telah melampaui sekadar konflik regional; ia kini menjadi ancaman eksistensial bagi stabilitas ekonomi global, tak terkecuali Indonesia. Sebagai jalur pipa utama bagi hampir seperlima konsumsi minyak dunia, tersendatnya arus distribusi di wilayah tersebut telah memicu guncangan hebat pada pasar energi nasional dan postur fiskal kita.
Eskalasi ini telah memicu anomali pasar yang ekstrem. Harga minyak mentah dunia, yang pada Februari 2026 masih bertengger di kisaran 50-an dolar AS per barel, kini meroket tajam hingga mendekati level psikologis 110 dolar AS per barel. Lonjakan lebih dari 100% dalam waktu singkat ini menciptakan tekanan luar biasa pada APBN kita.
Dalam struktur APBN 2026, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp381,3 triliun. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kenaikan harga minyak global ini berpotensi membengkakkan beban fiskal hingga tambahan Rp180 triliun.
Indonesia menghadapi dilema berat, mempertahankan harga BBM dan LPG untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah inflasi yang mengancam, atau membiarkan harga menyesuaikan pasar dengan risiko perlambatan konsumsi domestik. Kebergantungan kita pada impor minyak mentah dan produk migas menjadikan posisi Indonesia kian rentan terhadap setiap volatilitas di Timur Tengah.
Kondisi ekonomi makro mulai menunjukkan sinyal kewaspadaan. Berdasarkan data terbaru BPS, inflasi pada Maret 2026 telah menyentuh angka 3,48% (yoy), didorong oleh naiknya biaya logistik dan harga pangan. Meskipun Bank Indonesia (BI) tetap optimis memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 di kisaran 4,9% – 5,7%, lembaga internasional seperti Bank Dunia bersikap lebih konservatif. Bank Dunia baru saja merevisi proyeksi pertumbuhan kita ke angka 4,7%. Revisi ke bawah ini adalah alarm bahwa tekanan eksternal, terutama dari sisi suplai energi dan ketidakpastian jalur perdagangan global, mulai menggerus fondasi pertumbuhan nasional.
Menghadapi situasi yang dinamis ini, RH Ketua pembina CENITS bersama Co Founder CENITS Eko Setiadi, memandang perlunya langkah-langkah luar biasa yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi strategis-transformatif.
Eko Setiadi menekankan bahwa kunci utama terletak pada transformasi struktural di sektor energi melalui beberapa pilar yakni Kemandirian Kilang dan EBT: Percepatan peningkatan kapasitas kilang domestik harus menjadi prioritas utama untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor. Di sisi lain, pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) harus didorong sebagai baseload nasional untuk mengurangi eksposur terhadap fluktuasi harga fosil global.
Perlu adanya keberanian politik untuk melakukan optimalisasi subsidi agar lebih tepat sasaran. Skema subsidi barang yang selama ini bocor harus segera dialihkan menjadi skema transfer tunai langsung (BLT) kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Bank Indonesia memegang peran krusial dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Penguatan Rupiah adalah instrumen utama untuk meredam imported inflation yang dipicu oleh tingginya harga komoditas impor.
Krisis Selat Hormuz adalah ujian bagi ketangguhan kepemimpinan ekonomi Indonesia. Diperlukan sinergi antara kebijakan fiskal yang disiplin dan transformasi energi yang agresif agar Republik Indonesia tidak hanya selamat dari badai ini, tetapi keluar sebagai ekonomi yang lebih mandiri dan kompetitif.
Editor: Koningh Anwar& aku Alimurtazha
