MEDAN | news1kabar.com
Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, mengalami serangan penyiraman air keras oleh Orang Tidak Dikenal (OTK) yang mengakibatkan terjadinya luka serius disekujur tubuh terutama pada area tangan kanan dan kiri, muka, dada, serta bagian mata.
Peristiwa tersebut terjadi sesaat setelah Andrie Yunus usai melakukan perekaman siniar (podcast) di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) bertajuk, “Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia.”
Pasca peristiwa tersebut, Andrie Yunus segera dibawa ke Rumah Sakit (RS) untuk mendapatkan penanganan secara medis. Dari hasil pemeriksaan, Andrie mengalami luka bakar sebanyak 24%.
Atas informasi yang didapatkan, penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus merupakan tindak pidana dan teror atau yang sengaja dilakukan terhadap kerja-kerja aktivis yang memperjuangkan hak-hak rakyat dan keadilan.
Adapun upaya tindak pidana tersebut upaya pembungkaman atas sikap dan suara yang kritis seorang pembela hak asasi manusia (HAM) dalam melakukan Advokasi kebijakan maupun kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang sedang ditanganinya.
Berdasarkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela hak asasi manusia (HAM). Sudah barang tentu peristiwa ini sepatutnya ditindak secepatnya sebagai bentuk tindakan perlindungan darurat.
Oleh karena itu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan mengutuk penyiraman air keras terhadap Andrie dan mendesak Negara dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia untuk mengungkap pelaku dan dalang/otak pelakunya.
Peristiwa sudah seharusnya menjadi atensi publik, dikarenakan bentuk peringatan darurat bagi pembela hak asasi manusia (HAM) se-Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menghimbau jikalau saat ini kita sedang berada direzim yang dekat dengan kekerasan dan intimidasi.
Adapun kerja-kerja aktivisme Andrie Yunus yang merupakan pembela hak asasi manusia (HAM) berkesesuaian dengan Pasal 28A-28 J, UUD 1945 yang Menjamin hak dasar Warga Negara. Pasal 100-103, Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menegaskan hak setiap orang untuk berpartisipasi, melaporkan, dan memajukan hak asasi manusia (HAM).(***)
