News,1,Kabar.Com
KOTA LANGSA – Di tengah suasana pemulihan pasca-banjir, ribuan warga Kota Langsa masih menanti kepastian bantuan perbaikan rumah. Pemerintah Kota (Pemko) Langsa memastikan proses tersebut terus berjalan, sembari mengajak masyarakat untuk bersabar karena tahapan pendataan dilakukan secara bertahap.
Wali Kota Jeffry Sentana S. Putra SE menyampaikan bahwa hingga 3 Maret 2026, bantuan stimulan Tahap II telah disalurkan kepada 1.326 unit rumah, terdiri dari 780 unit rusak ringan dan 546 unit rusak sedang.
Namun di balik angka tersebut, masih terdapat 42.083 data warga yang berada dalam proses verifikasi dan validasi. Sekitar 20 persen di antaranya telah memasuki tahapan lanjutan.
Dalam forum yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Jeffry secara terbuka menyuarakan harapan masyarakat Langsa agar ada penegasan dari pemerintah pusat terkait kelanjutan bantuan.
“Masyarakat kami mempertanyakan kepastian bantuan. Kami tidak ingin berspekulasi karena keputusan berada di pemerintah pusat. Kami berharap ada penegasan agar masyarakat memperoleh kepastian,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Menko PMK menegaskan bahwa Tahap II bukanlah tahap terakhir. Pemerintah pusat membuka peluang lanjutan sesuai hasil verifikasi dan kebijakan nasional, dengan tetap mengedepankan prinsip ketepatan sasaran.
Pemko Langsa menegaskan bahwa seluruh masyarakat Kota Langsa terdampak bencana banjir. Namun perbedaan tingkat kerusakan dan kelengkapan administrasi menyebabkan proses pendataan dan pencairan bantuan tidak dapat dilakukan secara serentak.
Karena itu, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bersabar, sembari mempercayakan proses verifikasi kepada tim yang telah dibentuk.
Untuk mempercepat dan memastikan transparansi, Pemko Langsa mengganti tim verifikasi sebelumnya dan membentuk tim baru berjumlah 120 orang di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Tim ini turun langsung ke rumah warga guna memastikan data faktual sesuai kondisi di lapangan.
Selain itu, pemerintah juga membuka ruang pengaduan apabila ditemukan dugaan penyimpangan di tingkat gampong maupun kecamatan. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen agar seluruh proses berjalan adil, transparan, dan akuntabel.
Di tengah harapan besar masyarakat akan pemulihan, Pemko Langsa menegaskan akan terus mengawal proses ini hingga seluruh warga terdampak memperoleh haknya secara bertahap dan sesuai ketentuan.(#)
( Wan Atjeh)
