MEDAN | news1kabar.com
Wakil Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kecamatan Medan Barat, Tongam Manullang menyebut Rapidin Simbolon dan Hasyim, SE masih berstatus Ketua terpilih untuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Provinsi Sumatera Utara dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Medan. Karena hingga saat ini Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan belum mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan lengkap untuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Provinsi Sumatera Utara dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Medan.
Ia menilai status Ketua terpilih masih belum menjamin menjadi ketua definitip menyusul adanya indikasi kuat “pembangkangan” yang dilakukan keduanya terhadap petunjuk Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang tidak diindahkan terkait Konfercab Kota Medan maupun Kabupaten Simalungun.
“Bukan tidak mungkin Jabatan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Medan ditinjau ulang oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) karena keduanya mempertontonkan ‘pembangkangan’ sehingga terjadi situasi tidak kondusif. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang selama ini dikenal sebagai pionir demokrasi kini dimata publik di Sumatera Utara khususnya Kota Medan sudah tercoreng oleh arogansi Rapidin Simbolon dan Hasyim, SE,” tegas Tongam Manullang kepada wartawan, pada Jumat (27/03/2026) di Medan.
Disebutnya ia sangat menyesalkan berlarutnya persoalan di tubuh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Medan hanya karena ambisi Ketua terpilih Hasyim, SE yang tak mau mengakomodir Robi Barus dan David Roni Sinaga sebagai Anggota Personalia yang ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dalam Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
Bahkan, Tongam Manullang menyebut Rapidin Simbolon dan Hasyim, SE membuat langkah fatal melantik Boydo dan Fuad Akbar sebagai Sekretaris dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang diduga kuat tanpa persetujuan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Akibatnya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) hingga kini belum mengeluarkan dan mengesahkan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) serta Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Situasi ini membuat soliditas partai terpecah bahkan terkesan ada pemaksaan penyelenggaraan konsolidasi di tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC).
“Saya sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan sejak era Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Pro Mega yang telah berjuang bersama kader militan lainnya di Kota Medan mempertanyakan kadar kecintaan Rapidin Simbolon dan Hasyim, SE. Mereka ini tidak ikut berjuang dari awal berdirinya Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan sehingga kurang memiliki spirit kebersamaan dan persatuan partai,” ucapnya.
Demi mengembalikan soliditas partai di Sumatera Utara, Tongam Manullang mantan Ketua Senat Mahasiswa UDA Medan ini mengusulkan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) untuk menetapkan Masinton Pasaribu sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Provinsi Sumatera Utara menggantikan Rapidin Simbolon.
Sedangkan untuk Kota Medan diusulkannya dijabat oleh Robi Barus yang memiliki rekam jejak pejuang partai dengan militansi dan loyalitas teruji.
“Saya kira Pak Masinton Pasaribu yang kini menjabat Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) dengan latar belakang pernah Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sangat tepat menjabat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Provinsi Sumatera Utara bukan menjabat Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng),” tegasnya.(***)
