MEDAN | news1kabar.com
Mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Japorman Saragih mengajak seluruh kader dan fungsionaris partai disemua tingkatan untuk solid bergerak turun ke akar rumput membantu masyarakat. Kondisi perekonomian yang sedang tidak baik-baik saja akibat dampak krisis global dan perang teluk disebutnya membuat rakyat semakin tidak berdaya.
“Saya melihat konsentrasi partai bukan lagi soal isu-isu politik tetapi lebih kepada isu-isu yang berhubungan dengan rakyat. Instruksi Ibu Megawati Soekarnoputri yang terus menerus menyerukan agar partai turun ke tengah masyarakat merupakan komitmen Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan sebagai partai wong cilik,” kata Japorman Saragih menjawab pertanyaan wartawan, di Medan, Kamis (23/04/2026).
Ditegaskan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan sebagai partai ideologi harus terpanggil dan berada di depan mendengar keluhan rakyat, merasakan penderitaan rakyat dan memberikan solusi.
Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini mengaku optimis instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dijalankan dengan baik dan penuh soliditas oleh seluruh kader dan fungsionaris partai mulai dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) hingga seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kabupaten/Kota.
“Tidak saatnya lagi mempersoalkan siapa yang jadi pengurus karena komposisi struktural adalah sebuah posisi. Tetapi yang utama dalam berpartai adalah soliditas dan akar rumput karena itu adalah fondasi,” ucapnya.
Dinamika dalam sebuah pergantian kepengurusan adalah hal biasa yang tidak boleh berlarut apalagi sampai memunculkan perpecahan.
Disebutnya dengan telah keluarnya Surat Keputusan (SK) kepengurusan lengkap Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Sumatera Utara maka seluruh potensi harus menyatu untuk memberhasilkan program partai.
“Kita lihat pengurus yang sudah menerima SK adalah orang yang kualifaid. Mereka telah melalui seleksi dan memiliki rekam jejak yang diyakini bisa membawa kejayaan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan di Sumatera Utara,” tegasnya.
Japorman mengaku dirinya bersama sejumlah senior partai selalu aktif mengikuti perkembangan partai. Secara rutin melalui pertemuan informal para senior partai memberikan masukan baik ke Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) maupun Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
“Saya ini kan sudah mantan yang kini berada diluar struktural. Meski seorang mantan tetapi hati dan jiwa saya tetap tidak bisa melupakan partai ini,” tegasnya.
Itulah sebabnya bagi Japorman dirinya selalu perduli dengan dinamika partai khususnya di Sumatera Utara. Tidak masalah apakah masukan, saran bahkan kritik yang tujuannya untuk membangun partali didengar atau tidak.
Hanya saja ia berharap para elit Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) maupun Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang saat ini tengah berkuasa tidak alergi apalagi melupakan jejak pengabdian para pelaku sejarah yang telah “berdarah-darah” dari awal berdirinya Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Pro Megawati Soekarnoputri.
Mengutip pernyataan Bung Karno yang populer sampai saat ini Jas Merah bermakna jangan sesekali melupakan sejarah, ditegaskan Japorman kalimat tersebut harus dijadikan pedoman dan dijalankan juga oleh para elit partai yang saat ini tengah memimpin disemua tingkatan.
“Jangan lupakan begitu saja para pejuang partai yang punya jasa dimasa lalu. Mereka tidak menuntut jabatan atau fasilitas tetapi cukup dengarkan suara dan sarannya yang diyakini merupakan suara kebenaran dan kecintaannya kepada partai,” papar Japorman.
Dia mengaku sebagai pribadi dirinya merasa punya banyak kekurangan bahkan kesalahan disepanjang pengabdiannya yang bisa saja merusak citra partai. Atau ucapan dan tindakan yang dipandang kurang berkenan dimata Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Dan oleh karena kesalahan atau kekhilafannya, Japorman mengaku ikhlas dan bisa menerima jika pendapatnya kini kurang didengar oleh elit Dewan Pimpinan Pusat (DPP) maupun Dewan Pimpinan Daerah (DPD).(***)
